FPI melalui Ketua Umumnya Habib Rizieq menyerukan penggulingan Presiden SBY.
VIVAnews -- Saat berceramah dalam acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW, Senin malam, 14 Februari 2011, pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq mengeluarkan ancaman 'gulingkan SBY', jika pemerintah membubarkan ormas Islam.
Ini adalah kali kedua gertakan penggulingan disuarakan FPI. Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi FPI, Munarman menyatakan akan 'mem-Ben Ali-kan' SBY.
Apakah ancaman Rizieq dan FPI bisa digolongkan makar?
Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satriyo mengatakan, seruan FPI itu masih jauh dari definisi makar. "Itu hanya statemen, tidak sampai. Penggulingan kekuasaan harus ada senjata, massa. Masih jauh," kata dia kepada VIVAnews.com, Selasa 15 Februari 2011 malam.
Apa yang diucapkan FPI, baik Rizieq maupun Munarman, menurut Satriyo juga belum bisa diperkarakan. "Karena itu belum menimbulkan suatu akibat."
Rudy Satriyo menyarankan pemerintah berdialog dengan FPI, dengan memanggil pimpinannya soal ancaman yang mereka serukan itu. "Panggil saja FPI. Yang juga perlu dicermati adalah, apa penyebab FPI mengeluarkan statemen itu, jangan hanya akibatnya saja," tambah Rudy.
Ketua DPD FPI Jakarta, Habib Salim Umar Alatas mengatakan apa yang diserukan Rizieq dan Munarman bukan berarti FPI ingin makar. "Bukannya makar, itu hanya memberikan teguran, pemerintah jangan asal ngomong. Itu yang saya lihat dari pernyataan Habib Rizieq," kata dia saat dihubungi VIVAnews, Selasa 15 Februari 2011 malam.
Sikap FPI, tambah Salim, akan berbalik jika pemerintah membubarkan Ahmadiyah. "Kalau Ahmadiyah dibubarkan nggak mungkin akan menggulingkan presiden," kata dia. "Kalau presiden keluarkan Kepres Ahmadiyah, FPI akan bela SBY jika ada yang ingin menggulingkan."
Ancaman penggulingan SBY diserukan Rizieq terkait pernyataan presiden di Hari Pers Nasional, 9 Februari lalu. Presiden mengeluarkan instruksi kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan membubarkan organisasi kemasyarakatan yang kerap melakukan aksi anarkis dan terbukti melanggar hukum.
Seruan itulah yang ditanggapi FPI. "Andaikata ada ormas Islam yang dibubarkan SBY dengan cara-cara keji, dengan cara biadab, dengan cara curang, dengan cara kejam, maka saya akan ajak umat Islam di manapun berada: kita gulingkan SBY," Habib Rizieq menyerukan.(np)
Sumber:http://nasional.vivanews.com/news/read/204784-rudy-satriyo--ancaman-rizieq-belum-makar
Selasa, 15 Februari 2011
Jumat, 11 Februari 2011
Mubarak Turun Israel Takut Mesir Jadi Ekstrem
VIVAnews - Desakan bagi Presiden Mesir, Hosni Mubarak, untuk segera mengundurkan diri terus bermunculan, termasuk dari Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Sebaliknya, Israel minta masyarakat internasional agar memberi waktu bagi Mesir untuk menjalani transisi kekuasaan sehingga negeri itu tidak sampai dikuasai "kaum ekstremis" bila Mubarak tidak lagi berkuasa.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak, seperti dilansir stasiun berita ABC News, Jumat, 11 Februari 2011. Barak mengatakan, boleh saja dunia mendorong perubahan di Mesir, namun harus memberi kelonggaran bagi pemerintah setempat untuk merencanakan semuanya, agar negara itu tidak dikuasai kelompok ekstremis.
“Seharusnya peran dunia adalah dengan jujur mengatakan kepada rakyat Mesir: Kami siap berdiri di belakang kalian, jika kalian bergerak dengan konkrit dan koheren menuju perubahan,” ujar Barak.
Mantan perdana menteri Israel itu juga mengatakan bahwa desakan Mubarak untuk mundur adalah pilihan yang tepat. Namun, jika Mubarak turun segera, maka ekstremis akan segera mengambil alih pemerintahan.
Menurut Barak, kelompok yang patut diwaspadai adalah Ikhwanul Muslimin. Dinyatakan terlarang oleh rezim Mubarak, Barak mengakui kelompok ini populer di Mesir. “Pemenang pemilu pada jangka pendek, sebut saja dalam 90 hari, pastilah Ikhwanul Muslimin,” ujar Barak.
Setelah pidato Mubarak pada Kamis malam, reaksi dari masyarakat internasional berdatangan. Diantaranya adalah dari Presiden AS Barack Obama yang mengatakan pemerintah Mesir tidak tulus dalam melapangkan jalan menuju demokrasi. Seharusnya, ujar Barak, masyarakat internasional paham bahwa Mesir butuh waktu.
“Pesan untuk Mesir dari masyarakat internasional seharusnya: Kami menghargai usaha kalian untuk mencegah negara jatuh ke tangah ekstremis. Kami mengerti jika kalian butuh waktu lagi,” ujar Barak.
Sebelumnya, Israel telah menyerukan AS dan beberapa sekutu lainnya untuk tidak melayangkan kritik keras terhadap Mubarak. Israel takut kosongnya kekuasaan di Mesir akan memperkuat jaringan terorisme yang akan mengancam negaranya.
Di Timur Tengah, Israel menganggap Mesir sebagai sahabat. Jika Mesir mengubah dukungannya terhadap Israel setelah tidak lagi diperintah Mubarak, maka negara Zionis ini akan sendirian di kawasan Timur Tengah tanpa sekutu.
Sumber : http://dunia.vivanews.com/news/read/204221-mubarak-turun-israel-takut-mesir-jadi-ekstrem
Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak, seperti dilansir stasiun berita ABC News, Jumat, 11 Februari 2011. Barak mengatakan, boleh saja dunia mendorong perubahan di Mesir, namun harus memberi kelonggaran bagi pemerintah setempat untuk merencanakan semuanya, agar negara itu tidak dikuasai kelompok ekstremis.
“Seharusnya peran dunia adalah dengan jujur mengatakan kepada rakyat Mesir: Kami siap berdiri di belakang kalian, jika kalian bergerak dengan konkrit dan koheren menuju perubahan,” ujar Barak.
Mantan perdana menteri Israel itu juga mengatakan bahwa desakan Mubarak untuk mundur adalah pilihan yang tepat. Namun, jika Mubarak turun segera, maka ekstremis akan segera mengambil alih pemerintahan.
Menurut Barak, kelompok yang patut diwaspadai adalah Ikhwanul Muslimin. Dinyatakan terlarang oleh rezim Mubarak, Barak mengakui kelompok ini populer di Mesir. “Pemenang pemilu pada jangka pendek, sebut saja dalam 90 hari, pastilah Ikhwanul Muslimin,” ujar Barak.
Setelah pidato Mubarak pada Kamis malam, reaksi dari masyarakat internasional berdatangan. Diantaranya adalah dari Presiden AS Barack Obama yang mengatakan pemerintah Mesir tidak tulus dalam melapangkan jalan menuju demokrasi. Seharusnya, ujar Barak, masyarakat internasional paham bahwa Mesir butuh waktu.
“Pesan untuk Mesir dari masyarakat internasional seharusnya: Kami menghargai usaha kalian untuk mencegah negara jatuh ke tangah ekstremis. Kami mengerti jika kalian butuh waktu lagi,” ujar Barak.
Sebelumnya, Israel telah menyerukan AS dan beberapa sekutu lainnya untuk tidak melayangkan kritik keras terhadap Mubarak. Israel takut kosongnya kekuasaan di Mesir akan memperkuat jaringan terorisme yang akan mengancam negaranya.
Di Timur Tengah, Israel menganggap Mesir sebagai sahabat. Jika Mesir mengubah dukungannya terhadap Israel setelah tidak lagi diperintah Mubarak, maka negara Zionis ini akan sendirian di kawasan Timur Tengah tanpa sekutu.
Sumber : http://dunia.vivanews.com/news/read/204221-mubarak-turun-israel-takut-mesir-jadi-ekstrem
Kamis, 03 Februari 2011
Israel Cemas akan Mesir
TEMPO Interaktif, Yerusalem - Lebih dari 200 ribu warga Mesir, pria dan wanita, dari mahasiswa hingga doktor bahkan masyarakat miskin membludak di pusat Ibu Kota Kairo kemarin dalam demonstrasi akbar menentang Presiden Husni Mubarak, yang berkuasa selama 30 tahun. Bendera Mesir dikibarkan dan banyak spanduk berisi tulisan "Bye-Bye Mubarak". Mereka menolak janji-janji Mubarak dan menuntutnya lengser. Sekitar 20 ribu orang beraksi di Kota Suez, meneriakkan hal senada.
Krisis politik yang diwarnai kekerasan dan kerusuhan, yang menewaskan sedikitnya 140 orang dalam sepekan terakhir, membuat Israel cemas, tetangga Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan, dalam pertemuan kemarin dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Yerusalem, bahwa berlanjutnya pergolakan di Mesir bisa membawa elemen-elemen radikal Islam ke pucuk kekuasaan.
Netanyahu juga menyebutkan ada kemungkinan peristiwa di Mesir bakal mirip skenario revolusi Iran pada 1979. Ahad lalu, dia sudah menelepon Presiden Amerika Serikat Barack Obama.
Saat bertemu dengan Merkel dan kepada pers, Netanyahu menekankan dua poin kepada Barat. Pertama, radikal Islam mungkin akan mengambil alih Mesir, dan kedua, fakta bahwa Israel adalah satu-satunya negara yang stabil di Timur Tengah dan oleh karena itu Barat harus mengeratkan hubungan. "Kami negara yang stabil di kawasan," ucap Netanyahu kepada Merkel.
"Kami cemas saat ada perubahan cepat, tanpa semua aspek demokrasi modern, apa yang terjadi--dan itu telah terjadi di Iran--bakal menaikkan satu rezim radikal Islam," kata Netanyahu dalam jumpa pers. Beberapa pemimpin yang berbicara kepadanya juga cemas akan hal serupa.
"Tiap orang berharap stabilitas bakal dipulihkan di Mesir. Perdamaian bakal terwujud dan situasi diselesaikan dengan cara-cara damai. Sumber kerusuhan di Mesir bukanlah Islam radikal, melainkan dalam situasi chaos, suatu elemen Islam yang terorganisasi bisa mengambil alih negeri itu," ucap Netanyahu.
Merkel tanpa sungkan meminta Mubarak menggelar reformasi politik. Apa yang dilakukan sejauh ini belum cukup bagi demonstran dan Mubarak harus berdialog. "Stabilitas di Mesir penting, tapi begitu juga HAM," Merkel menegaskan.
Sementara itu, dalam manuver yang tak biasa dan dengan persetujuan Israel, Mesir memindahkan sekitar 800 tentaranya masuk Sinai dalam perintah menangani kerusuhan Badui di semenanjung itu. Padahal pengerahan pasukan di Sinai suatu pelanggaran dari perjanjian damai yang ditandatangani antara kedua negara pada 1979, yang menetapkan area itu menjadi demiliterisasi. Pihak Mesir diminta memindahkan dua batalion militer ke kawasan Sharm el-Sheikh di selatan Sinai, mengantisipasi pergolakan bisa lepas kendali di sana.
Situasi memang kian genting. Ikhwanul Muslimin kemarin menyatakan koalisi kelompok-kelompok oposisi hanya akan mulai berbicara transisi menuju demokrasi setelah Mubarak yang tengah terkepung lengser. "Permintaan pertama kami, Mubarak harus pergi. Hanya dengan itu dialog bisa dimulai dengan militer membentuk detail-detail suatu transisi damai kekuasaan," kata Mohammed al-Beltagi, mantan anggota parlemen dari Ikhwanul Muslimin. Pernyataan Beltagi dikuatkan oleh ElBaradei dan pemimpin oposisi lain.
Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/timteng/2011/02/02/brk,20110202-310609,id.html
Krisis politik yang diwarnai kekerasan dan kerusuhan, yang menewaskan sedikitnya 140 orang dalam sepekan terakhir, membuat Israel cemas, tetangga Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan, dalam pertemuan kemarin dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Yerusalem, bahwa berlanjutnya pergolakan di Mesir bisa membawa elemen-elemen radikal Islam ke pucuk kekuasaan.
Netanyahu juga menyebutkan ada kemungkinan peristiwa di Mesir bakal mirip skenario revolusi Iran pada 1979. Ahad lalu, dia sudah menelepon Presiden Amerika Serikat Barack Obama.
Saat bertemu dengan Merkel dan kepada pers, Netanyahu menekankan dua poin kepada Barat. Pertama, radikal Islam mungkin akan mengambil alih Mesir, dan kedua, fakta bahwa Israel adalah satu-satunya negara yang stabil di Timur Tengah dan oleh karena itu Barat harus mengeratkan hubungan. "Kami negara yang stabil di kawasan," ucap Netanyahu kepada Merkel.
"Kami cemas saat ada perubahan cepat, tanpa semua aspek demokrasi modern, apa yang terjadi--dan itu telah terjadi di Iran--bakal menaikkan satu rezim radikal Islam," kata Netanyahu dalam jumpa pers. Beberapa pemimpin yang berbicara kepadanya juga cemas akan hal serupa.
"Tiap orang berharap stabilitas bakal dipulihkan di Mesir. Perdamaian bakal terwujud dan situasi diselesaikan dengan cara-cara damai. Sumber kerusuhan di Mesir bukanlah Islam radikal, melainkan dalam situasi chaos, suatu elemen Islam yang terorganisasi bisa mengambil alih negeri itu," ucap Netanyahu.
Merkel tanpa sungkan meminta Mubarak menggelar reformasi politik. Apa yang dilakukan sejauh ini belum cukup bagi demonstran dan Mubarak harus berdialog. "Stabilitas di Mesir penting, tapi begitu juga HAM," Merkel menegaskan.
Sementara itu, dalam manuver yang tak biasa dan dengan persetujuan Israel, Mesir memindahkan sekitar 800 tentaranya masuk Sinai dalam perintah menangani kerusuhan Badui di semenanjung itu. Padahal pengerahan pasukan di Sinai suatu pelanggaran dari perjanjian damai yang ditandatangani antara kedua negara pada 1979, yang menetapkan area itu menjadi demiliterisasi. Pihak Mesir diminta memindahkan dua batalion militer ke kawasan Sharm el-Sheikh di selatan Sinai, mengantisipasi pergolakan bisa lepas kendali di sana.
Situasi memang kian genting. Ikhwanul Muslimin kemarin menyatakan koalisi kelompok-kelompok oposisi hanya akan mulai berbicara transisi menuju demokrasi setelah Mubarak yang tengah terkepung lengser. "Permintaan pertama kami, Mubarak harus pergi. Hanya dengan itu dialog bisa dimulai dengan militer membentuk detail-detail suatu transisi damai kekuasaan," kata Mohammed al-Beltagi, mantan anggota parlemen dari Ikhwanul Muslimin. Pernyataan Beltagi dikuatkan oleh ElBaradei dan pemimpin oposisi lain.
Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/timteng/2011/02/02/brk,20110202-310609,id.html
Dipo Alam Sesalkan Pernyataan Sultan Soal Mesir
Antara - Jumat, 4 Februari 2011
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyesalkan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menyebutkan, bukan tidak mungkin kejadian kisruh politik di Mesir akan terjadi di Indonesia.
"Mungkin dia mengharapkan itu terjadi. Tidak selayaknya Sri Sultan, sebagai pemimpin berkata seperti itu, bukannya menenangkan," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menurut Dipo, kejadian di Mesir jangan disamakan dengan di Indonesia.
Sebagai presiden, katanya, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sesuai undang-undang. "Ini jabatan beliau kedua, tak ada keinginan SBY untuk memperpanjang jabatannya jadi Presiden seumur hidup seperti Presiden Ben Ali di Tunisia atau Hosni Mubarak di Mesir," katanya.
Dipo menilai, ucapan Sri Sultan itu bisa memanaskan kondisi politik di negeri ini. "Saya melihatnya ada orang yang berharap efek domino kasus Mesir terjadi di sini. Mudah-mudahan dia tak berharap begitu," katanya.
Dipo menduga adanya "agenda setting" yang sedang dikendangkan, yang berujung ke "impeachment".
"Dulu Gus Dur diimpeach juga karena kritik-kritik miring yang diabaikannya. Ini saya harapkan yang terakhir dialami oleh Presiden Gus Dur," katanya.
Ketika ditanya apakah Presiden SBY "gerah" dengan pernyataan Sri Sultan, dan mengapa tak menegurnya, Dipo mengatakan, bukan keinginan SBY menanggapi semua kritik. "Sekarang saya yang berbicara," katanya.
"Masa kepresidenan SBY sesuai dengan UU hanya dua kali sampai 2014 secara konstitusional, ini lain dengan Sultan yang mau jadi Gubernur DIY seumur hidup, tanpa dipilih secara demokratis lagi," katanya.
Sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20110203/tpl-dipo-alam-sesalkan-pernyataan-sultan-cc08abe.html
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyesalkan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menyebutkan, bukan tidak mungkin kejadian kisruh politik di Mesir akan terjadi di Indonesia.
"Mungkin dia mengharapkan itu terjadi. Tidak selayaknya Sri Sultan, sebagai pemimpin berkata seperti itu, bukannya menenangkan," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menurut Dipo, kejadian di Mesir jangan disamakan dengan di Indonesia.
Sebagai presiden, katanya, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sesuai undang-undang. "Ini jabatan beliau kedua, tak ada keinginan SBY untuk memperpanjang jabatannya jadi Presiden seumur hidup seperti Presiden Ben Ali di Tunisia atau Hosni Mubarak di Mesir," katanya.
Dipo menilai, ucapan Sri Sultan itu bisa memanaskan kondisi politik di negeri ini. "Saya melihatnya ada orang yang berharap efek domino kasus Mesir terjadi di sini. Mudah-mudahan dia tak berharap begitu," katanya.
Dipo menduga adanya "agenda setting" yang sedang dikendangkan, yang berujung ke "impeachment".
"Dulu Gus Dur diimpeach juga karena kritik-kritik miring yang diabaikannya. Ini saya harapkan yang terakhir dialami oleh Presiden Gus Dur," katanya.
Ketika ditanya apakah Presiden SBY "gerah" dengan pernyataan Sri Sultan, dan mengapa tak menegurnya, Dipo mengatakan, bukan keinginan SBY menanggapi semua kritik. "Sekarang saya yang berbicara," katanya.
"Masa kepresidenan SBY sesuai dengan UU hanya dua kali sampai 2014 secara konstitusional, ini lain dengan Sultan yang mau jadi Gubernur DIY seumur hidup, tanpa dipilih secara demokratis lagi," katanya.
Sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20110203/tpl-dipo-alam-sesalkan-pernyataan-sultan-cc08abe.html
Selasa, 05 Oktober 2010
SBY Batal ke Belanda karena Tuntutan RMS di Pengadilan Den Haag
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) batal berkunjung ke Belanda. Batalnya SBY karena tuntutan organisasi yang menamakan dirinya RMS menuntut penangkapan Presiden SBY di Pengadilan di Den Haag, Belanda.
"Tapi saya harus mengatakan pada hari-hari terakhir sebelum rombongan saya bertolak ada perkembangan situasi di Belanda yang mengharuskan saya untuk mengambil sikap dan mengambil keputusan yang tentunya demi kepentingan kita," ujar SBY.
Hal itu disampaikan SBY di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Selasa(5/10/2010). SBY mengenakan setelan jas lengkap warna gelap didampingi para menteri berbaju serupa. Pembatalan ini bersia
"Hari-hari terakhir ada semacam pergerakan di Den Haag yang gejalanya ada yang mengajukan tuntutan ke Pengadilan di Den Haag untuk mempersoalkan masalah HAM di Indonesia dan bahkan minta pengadilan untuk menangkap Presiden Indonesia pada saat berkunjung ke Belanda," imbuh SBY.
Organisasi yang menuntut di Pengadilan Den Haag itu menamakan dirinya Republik Maluku Selatan (RMS).
Pada Sabtu 2 Oktober, detikcom memberitakan bahwa Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS) dalam pengasingan meminta agar presiden RI Yudhoyono ditangkap saat kunjungan kenegaraan ke Negeri Belanda pekan depan.
Tuntutan penangkapan itu disampaikan melalui kort geding (prosedur dipercepat) ke pengadilan, demikian Presiden RMS John Wattilete yang juga seorang advokat dalam pernyataan di Teletext televisi publik NOS, Sabtu.
Lebih lanjut, Wattilete meminta Perdana Menteri (demisioner) JP Balkenende agar menghimbau Presiden RI supaya mengakhiri apa yang disebutnya sebagai pemenjaraan dan penyiksaan para pengikut RMS. Disebutkan bahwa saat ini di Maluku terdapat 90 pengikut RMS dipenjarakan.
Wattilete juga menginginkan agar Presiden RI menjelaskan di mana mantan presiden RMS Soumokil dimakamkan.
Berdasarkan catatan, gerakan separatis RMS ditumpas oleh TNI pada 1952, dua tahun setelah RMS diproklamirkan oleh Dr. Christiaan Robert Steven Soumokil pada 25/4/1950. Soumokil meloloskan diri dan meneruskan gerilya sampai akhirnya ditangkap pada 1962 dan empat tahun kemudian dia dieksekusi mati.
Manuver pemerintah RMS dalam pengasingan ini merupakan sinyal bagi Jakarta dan Den Haag, agar peristiwa yang menodai kunjungan presiden Soeharto di 1970 tidak terulang. Saat itu RMS beraksi, menduduki Wisma Duta RI dan menyandera seluruh penghuninya. Satu orang dilaporkan tewas.
Sumber : http://www.detiknews.com/read/2010/10/05/144351/1456060/10/sby-batal-ke-belanda-karena-tuntutan-rms-di-pengadilan-den-haag
"Tapi saya harus mengatakan pada hari-hari terakhir sebelum rombongan saya bertolak ada perkembangan situasi di Belanda yang mengharuskan saya untuk mengambil sikap dan mengambil keputusan yang tentunya demi kepentingan kita," ujar SBY.
Hal itu disampaikan SBY di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Selasa(5/10/2010). SBY mengenakan setelan jas lengkap warna gelap didampingi para menteri berbaju serupa. Pembatalan ini bersia
"Hari-hari terakhir ada semacam pergerakan di Den Haag yang gejalanya ada yang mengajukan tuntutan ke Pengadilan di Den Haag untuk mempersoalkan masalah HAM di Indonesia dan bahkan minta pengadilan untuk menangkap Presiden Indonesia pada saat berkunjung ke Belanda," imbuh SBY.
Organisasi yang menuntut di Pengadilan Den Haag itu menamakan dirinya Republik Maluku Selatan (RMS).
Pada Sabtu 2 Oktober, detikcom memberitakan bahwa Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS) dalam pengasingan meminta agar presiden RI Yudhoyono ditangkap saat kunjungan kenegaraan ke Negeri Belanda pekan depan.
Tuntutan penangkapan itu disampaikan melalui kort geding (prosedur dipercepat) ke pengadilan, demikian Presiden RMS John Wattilete yang juga seorang advokat dalam pernyataan di Teletext televisi publik NOS, Sabtu.
Lebih lanjut, Wattilete meminta Perdana Menteri (demisioner) JP Balkenende agar menghimbau Presiden RI supaya mengakhiri apa yang disebutnya sebagai pemenjaraan dan penyiksaan para pengikut RMS. Disebutkan bahwa saat ini di Maluku terdapat 90 pengikut RMS dipenjarakan.
Wattilete juga menginginkan agar Presiden RI menjelaskan di mana mantan presiden RMS Soumokil dimakamkan.
Berdasarkan catatan, gerakan separatis RMS ditumpas oleh TNI pada 1952, dua tahun setelah RMS diproklamirkan oleh Dr. Christiaan Robert Steven Soumokil pada 25/4/1950. Soumokil meloloskan diri dan meneruskan gerilya sampai akhirnya ditangkap pada 1962 dan empat tahun kemudian dia dieksekusi mati.
Manuver pemerintah RMS dalam pengasingan ini merupakan sinyal bagi Jakarta dan Den Haag, agar peristiwa yang menodai kunjungan presiden Soeharto di 1970 tidak terulang. Saat itu RMS beraksi, menduduki Wisma Duta RI dan menyandera seluruh penghuninya. Satu orang dilaporkan tewas.
Sumber : http://www.detiknews.com/read/2010/10/05/144351/1456060/10/sby-batal-ke-belanda-karena-tuntutan-rms-di-pengadilan-den-haag
Rabu, 22 September 2010
SBY Diminta Segera Terbitkan Keppres Pengganti Jaksa Agung
Jakarta - Presiden SBY diminta segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jabatan Jaksa Agung. SBY harus segera mengambil tindakan menunjuk pengganti Hendarman Supandji.
"SBY harus segera menerbitkan Keppres dan menunjuk pejabat sementara," kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho di sela-sela acara ulang tahun TII ke-10 di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Rabu (22/9/2010).
Menurutnya juga, selama jabatan Jaksa Agung ini dipegang pejabat sementara, tidak perlu ada keputusan penting yang diambil.
"Maksudnya terkait penanganan perkara dan penyidikan," imbuhnya.
Selain itu SBY harus segera menuntaskan proses mencari Jaksa Agung baru, untuk menggantiakn Hendarman. "Itu mutlak harus dilakukan," tutupnya.
Sumber : http://www.detiknews.com/read/2010/09/22/224500/1446208/10/sby-diminta-segera-terbitkan-keppres-pengganti-jaksa-agung
"SBY harus segera menerbitkan Keppres dan menunjuk pejabat sementara," kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho di sela-sela acara ulang tahun TII ke-10 di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Rabu (22/9/2010).
Menurutnya juga, selama jabatan Jaksa Agung ini dipegang pejabat sementara, tidak perlu ada keputusan penting yang diambil.
"Maksudnya terkait penanganan perkara dan penyidikan," imbuhnya.
Selain itu SBY harus segera menuntaskan proses mencari Jaksa Agung baru, untuk menggantiakn Hendarman. "Itu mutlak harus dilakukan," tutupnya.
Sumber : http://www.detiknews.com/read/2010/09/22/224500/1446208/10/sby-diminta-segera-terbitkan-keppres-pengganti-jaksa-agung
Jumat, 13 Agustus 2010
Saldi Isra: Presiden harus Copot Kapolri dan Jaksa Agung
Padang: Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Sumatra Barat, Saldi Isra meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Itu dilakukan apabila kedua pejabat itu tidak bisa membuktikan call data records antara terdakwa Ari Muladi dengan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja.
Desakan itu disampaikan Saldi di Padang, Kamis (12/8). Menurut Saldi, kedua insitusi itu telah melakukan pembohongan publik kepada masyarakat. Menurut Saldi Isra, jika rekaman percakapan itu tidak ada berarti ada kriminalisasi kasus hukum. "Bagaimana majelis hakim pengadilan bisa memutuskan kasus jika alat bukti tidak ada di persidangan," tanya Saldi.
Sumber : http://www.susnoduadji.com/
Desakan itu disampaikan Saldi di Padang, Kamis (12/8). Menurut Saldi, kedua insitusi itu telah melakukan pembohongan publik kepada masyarakat. Menurut Saldi Isra, jika rekaman percakapan itu tidak ada berarti ada kriminalisasi kasus hukum. "Bagaimana majelis hakim pengadilan bisa memutuskan kasus jika alat bukti tidak ada di persidangan," tanya Saldi.
Sumber : http://www.susnoduadji.com/
Langganan:
Postingan (Atom)