Selayang Pandang Withholding Tax di Indonesia

Jakarta Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Withholding Tax system (pemotongan/pemungutan pajak). Dalam sistem Withholding Tax, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan. Sistem Withholding Tax di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya (misal: PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23). Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran (misal: PPh Pasal 22). Pemotongan PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah Pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Dalam Negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pemungutan PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut oleh: bendahara pemerintah terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); badan-badan tertentu terkait dengan penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan WP Badan tertentu terkait pembayaran dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemotongan PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan WP Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari pemanfaatan modal (dividen, bunga, dan royalti), pemberian jasa (sewa, imbalan jasa), atau penyelenggaraan kegiatan (hadiah, penghargaan, dan bonus) selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh Pasal 26 PPh Pasal 26 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan WP Luar Negeri atas penghasilan yang tidak berasal dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final (tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak), kecuali ditentukan lain. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dipotong dari penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah dan bersifat final. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 (2) antara lain: penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan/jasa giro, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi yang dijual di pasar modal, penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan kepada anggota koperasi (WP Orang Pribadi), penghasilan modal ventura dari transaksi penjualan saham/pengalihan penyertaan modal perusahaan pasangan usahanya, persewaan tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi, serta penghasilan atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara. Pemotongan PPh Pasal 15 PPh Pasal 15 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang menggunakan norma penghitungan khusus untuk golongan WP tertentu, agar memudahkan WP tersebut dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti: perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional; perusahaan asuransi luar negeri; perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi; perusahaan dagang asing; serta perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer). Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan WP tertentu tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari WP tertentu tersebut. Penerimaan Withholding Tax pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 587,65 triliun, meningkat menjadi Rp.730,418 triliun pada tahun 2011, dan ditargetkan menjadi Rp. 849,706 triliun untuk tahun 2012 atau 83,61% dari total target penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp. 1.016,237 triliun. Mengingat pentingnya peranan Withholding Tax dalam dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan, maka Ditjen Pajak mewajibkan seluruh pemotong dan pemungut pajak untuk menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Bangga bayar pajak! Sumber : http://news.detik.com/read/2012/10/01/010002/2044914/727/selayang-pandang-withholding-tax-di-indonesia?9922022

Seabad Mr Sjafruddin, Presiden RI ke-2 yang Terlupakan

Jakarta - Acara peringatan seabad Mr Sjafruddin Prawiranegara seolah ingin mengukuhkan salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan tersebut sebagai presiden RI ke-2. Mr Sjafruddin adalah presiden RI yang terlupakan.

Peringatan seabad Mr Sjafruddin (1911-2011), digelar di Gedung Chandra Bank Indonesia (BI), Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (28/2/2011).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden Boediono mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang berhalangan karena baru pulang dari luar negeri. Hadir pula pimpinan lembaga negara seperti Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudz MD, dan Seskab Dipo Alam.

Keluarga almarhum Mr Sjafruddin pun juga diundang dalam acara tersebut, di antaranya sang putra Farid Sjafruddin. Bertindak sebagai Ketua Panitia Peringatan seabad Mr Sjafruddin adalah mantan Wakil Ketua MPR AM Fatwa.

Sejak dimulai, pembawa acara Sandrina Malakiano menegaskan kepada audiens bahwa sebelum Presiden SBY, bukan cuma ada 6 presiden yang mendahului, melainkan 7 presiden termasuk Mr Sjafruddin. Sejak merdeka, Indonesia mempunyai 7 presiden, 11 wakil presiden, 13 perdana menteri, dan 41 kabinet.

"Mr Sjafruddin adalah presiden Indonesia yang terlupakan," kata mantan presenter TV tersebut.

Mr Sjafruddin dinilai layak disebut Presiden karena pernah menjadi Ketua/Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948. Saat itu, terjadi Agresi Militer Belanda ke II saat Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta ditawan oleh penjajah.

Mr Sjafruddin, yang tengah berada di Sumatera Barat (Sumbar), memproklamirkan berdirinya PDRI untuk menyelamatkan nafas NKRI yang baru berumur 3 tahun. Mr Sjafruddin juga yang mengupayakan perjanjian Room-Royen yang mengakhiri pendudukan Belanda dan dibebaskannya tokoh proklamator Soekarno-Hatta. Tanggal 13 Juli 1949, setelah kurang lebih 209 hari memimpin PDRI, Mr Sjafruddin menyerahkan mandatnya kepada Soekarno-Hatta.

"Mr Sjafruddin adalah penyelamat republik. Oleh Bung Hatta, beliau disebut sebagai presiden darurat," kata AM Fatwa atas penyandangan gelar 'presiden' Mr Sjafruddin yang hingga kini masih debatable itu.

Mr Sjafruddin lahir di Serang, Banten, 28 Februari 1911, merupakan anak dari seorang jaksa bernama Arsyad Prawiraatmadja. Mr Sjafruddin menempuh pendidikan di ELS pada tahun 1925, MULO di Madiun tahun 1928, dan AMS Bandung tahun 1931. Pendidikan tingginya adalah Rechtshogeshool Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Uviversitas Indonesia) tahun 1939 dan berhasil meraih Meesterning de Rechten (Magister Hukum).

Mr Sjafruddin adalah anggota Badan Pekerja KNIP (1945), yang bertugas mempersiapkan garis besar haluan negara RI sebelum merdeka. Mr Sjafruddin adalah pejabat menteri keuangan pertama RI (1946), dan Menteri Kemakmuran (1947). Setelah PDRI yang diketuainya menyerahkan mandat, ia sempat diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri pada tahun 1949. Ia kembali diangkat menjadi Menkeu di kabinet Hatta pada Maret 1950 dan menelurkan kebijakan yang cukup terkenal saat itu, yakni pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas (Gunting Sjafruddin).

Ia kemudian menjabat sebagai Gubernur BI yang pertama tahun 1951. Setelah itu, Mr Sjafruddin memilih bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang juga berbasis di Sumatera, sebuah gerakan untuk menentang kebijakan presiden Soekarno. Gara-gara sikapnya yang berlawanan tersebut, ia sempat dipenjarakan oleh Soekarno tanpa proses pengadilan.

Berdasarkan agenda kegiatan yang dibagikan kepada wartawan, ada beberapa buku yang akan diterbitkan menyambut 1 abad Mr Sjafruddin ini. Di antaranya adalah "Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut kepada Allah," dan "Presiden Prawiranegara, Kisah 209 hari Mr Sjafruddin Memimpin Indonesia."

Selain itu digelar pula seminar mengenai sosok Mr Sjafruddin di berbagai kota mulai pertengahan Maret hingga Juni 2011. Panitia juga membuat film dokumenter tentang Mr Sjafruddin.


Sumber : http://www.detiknews.com/read/2011/02/28/222436/1581642/10/seabad-mr-sjafruddin-presiden-ri-ke-2-yang-terlupakan?9911022

Pakar Hukum UI: Ancaman Rizieq Belum Makar

FPI melalui Ketua Umumnya Habib Rizieq menyerukan penggulingan Presiden SBY.

VIVAnews -- Saat berceramah dalam acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW, Senin malam, 14 Februari 2011, pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq mengeluarkan ancaman 'gulingkan SBY', jika pemerintah membubarkan ormas Islam.

Ini adalah kali kedua gertakan penggulingan disuarakan FPI. Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi FPI, Munarman menyatakan akan 'mem-Ben Ali-kan' SBY.

Apakah ancaman Rizieq dan FPI bisa digolongkan makar?

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satriyo mengatakan, seruan FPI itu masih jauh dari definisi makar. "Itu hanya statemen, tidak sampai. Penggulingan kekuasaan harus ada senjata, massa. Masih jauh," kata dia kepada VIVAnews.com, Selasa 15 Februari 2011 malam.
Apa yang diucapkan FPI, baik Rizieq maupun Munarman, menurut Satriyo juga belum bisa diperkarakan. "Karena itu belum menimbulkan suatu akibat."

Rudy Satriyo menyarankan pemerintah berdialog dengan FPI, dengan memanggil pimpinannya soal ancaman yang mereka serukan itu. "Panggil saja FPI. Yang juga perlu dicermati adalah, apa penyebab FPI mengeluarkan statemen itu, jangan hanya akibatnya saja," tambah Rudy.

Ketua DPD FPI Jakarta, Habib Salim Umar Alatas mengatakan apa yang diserukan Rizieq dan Munarman bukan berarti FPI ingin makar. "Bukannya makar, itu hanya memberikan teguran, pemerintah jangan asal ngomong. Itu yang saya lihat dari pernyataan Habib Rizieq," kata dia saat dihubungi VIVAnews, Selasa 15 Februari 2011 malam.

Sikap FPI, tambah Salim, akan berbalik jika pemerintah membubarkan Ahmadiyah. "Kalau Ahmadiyah dibubarkan nggak mungkin akan menggulingkan presiden," kata dia. "Kalau presiden keluarkan Kepres Ahmadiyah, FPI akan bela SBY jika ada yang ingin menggulingkan."

Ancaman penggulingan SBY diserukan Rizieq terkait pernyataan presiden di Hari Pers Nasional, 9 Februari lalu. Presiden mengeluarkan instruksi kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan membubarkan organisasi kemasyarakatan yang kerap melakukan aksi anarkis dan terbukti melanggar hukum.
Seruan itulah yang ditanggapi FPI. "Andaikata ada ormas Islam yang dibubarkan SBY dengan cara-cara keji, dengan cara biadab, dengan cara curang, dengan cara kejam, maka saya akan ajak umat Islam di manapun berada: kita gulingkan SBY," Habib Rizieq menyerukan.(np)


Sumber:http://nasional.vivanews.com/news/read/204784-rudy-satriyo--ancaman-rizieq-belum-makar

Mubarak Turun Israel Takut Mesir Jadi Ekstrem

VIVAnews - Desakan bagi Presiden Mesir, Hosni Mubarak, untuk segera mengundurkan diri terus bermunculan, termasuk dari Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Sebaliknya, Israel minta masyarakat internasional agar memberi waktu bagi Mesir untuk menjalani transisi kekuasaan sehingga negeri itu tidak sampai dikuasai "kaum ekstremis" bila Mubarak tidak lagi berkuasa.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak, seperti dilansir stasiun berita ABC News, Jumat, 11 Februari 2011. Barak mengatakan, boleh saja dunia mendorong perubahan di Mesir, namun harus memberi kelonggaran bagi pemerintah setempat untuk merencanakan semuanya, agar negara itu tidak dikuasai kelompok ekstremis.

“Seharusnya peran dunia adalah dengan jujur mengatakan kepada rakyat Mesir: Kami siap berdiri di belakang kalian, jika kalian bergerak dengan konkrit dan koheren menuju perubahan,” ujar Barak.

Mantan perdana menteri Israel itu juga mengatakan bahwa desakan Mubarak untuk mundur adalah pilihan yang tepat. Namun, jika Mubarak turun segera, maka ekstremis akan segera mengambil alih pemerintahan.

Menurut Barak, kelompok yang patut diwaspadai adalah Ikhwanul Muslimin. Dinyatakan terlarang oleh rezim Mubarak, Barak mengakui kelompok ini populer di Mesir. “Pemenang pemilu pada jangka pendek, sebut saja dalam 90 hari, pastilah Ikhwanul Muslimin,” ujar Barak.

Setelah pidato Mubarak pada Kamis malam, reaksi dari masyarakat internasional berdatangan. Diantaranya adalah dari Presiden AS Barack Obama yang mengatakan pemerintah Mesir tidak tulus dalam melapangkan jalan menuju demokrasi. Seharusnya, ujar Barak, masyarakat internasional paham bahwa Mesir butuh waktu.

“Pesan untuk Mesir dari masyarakat internasional seharusnya: Kami menghargai usaha kalian untuk mencegah negara jatuh ke tangah ekstremis. Kami mengerti jika kalian butuh waktu lagi,” ujar Barak.

Sebelumnya, Israel telah menyerukan AS dan beberapa sekutu lainnya untuk tidak melayangkan kritik keras terhadap Mubarak. Israel takut kosongnya kekuasaan di Mesir akan memperkuat jaringan terorisme yang akan mengancam negaranya.
Di Timur Tengah, Israel menganggap Mesir sebagai sahabat. Jika Mesir mengubah dukungannya terhadap Israel setelah tidak lagi diperintah Mubarak, maka negara Zionis ini akan sendirian di kawasan Timur Tengah tanpa sekutu.


Sumber : http://dunia.vivanews.com/news/read/204221-mubarak-turun-israel-takut-mesir-jadi-ekstrem

Israel Cemas akan Mesir

TEMPO Interaktif, Yerusalem - Lebih dari 200 ribu warga Mesir, pria dan wanita, dari mahasiswa hingga doktor bahkan masyarakat miskin membludak di pusat Ibu Kota Kairo kemarin dalam demonstrasi akbar menentang Presiden Husni Mubarak, yang berkuasa selama 30 tahun. Bendera Mesir dikibarkan dan banyak spanduk berisi tulisan "Bye-Bye Mubarak". Mereka menolak janji-janji Mubarak dan menuntutnya lengser. Sekitar 20 ribu orang beraksi di Kota Suez, meneriakkan hal senada.

Krisis politik yang diwarnai kekerasan dan kerusuhan, yang menewaskan sedikitnya 140 orang dalam sepekan terakhir, membuat Israel cemas, tetangga Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan, dalam pertemuan kemarin dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Yerusalem, bahwa berlanjutnya pergolakan di Mesir bisa membawa elemen-elemen radikal Islam ke pucuk kekuasaan.

Netanyahu juga menyebutkan ada kemungkinan peristiwa di Mesir bakal mirip skenario revolusi Iran pada 1979. Ahad lalu, dia sudah menelepon Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Saat bertemu dengan Merkel dan kepada pers, Netanyahu menekankan dua poin kepada Barat. Pertama, radikal Islam mungkin akan mengambil alih Mesir, dan kedua, fakta bahwa Israel adalah satu-satunya negara yang stabil di Timur Tengah dan oleh karena itu Barat harus mengeratkan hubungan. "Kami negara yang stabil di kawasan," ucap Netanyahu kepada Merkel.

"Kami cemas saat ada perubahan cepat, tanpa semua aspek demokrasi modern, apa yang terjadi--dan itu telah terjadi di Iran--bakal menaikkan satu rezim radikal Islam," kata Netanyahu dalam jumpa pers. Beberapa pemimpin yang berbicara kepadanya juga cemas akan hal serupa.

"Tiap orang berharap stabilitas bakal dipulihkan di Mesir. Perdamaian bakal terwujud dan situasi diselesaikan dengan cara-cara damai. Sumber kerusuhan di Mesir bukanlah Islam radikal, melainkan dalam situasi chaos, suatu elemen Islam yang terorganisasi bisa mengambil alih negeri itu," ucap Netanyahu.

Merkel tanpa sungkan meminta Mubarak menggelar reformasi politik. Apa yang dilakukan sejauh ini belum cukup bagi demonstran dan Mubarak harus berdialog. "Stabilitas di Mesir penting, tapi begitu juga HAM," Merkel menegaskan.

Sementara itu, dalam manuver yang tak biasa dan dengan persetujuan Israel, Mesir memindahkan sekitar 800 tentaranya masuk Sinai dalam perintah menangani kerusuhan Badui di semenanjung itu. Padahal pengerahan pasukan di Sinai suatu pelanggaran dari perjanjian damai yang ditandatangani antara kedua negara pada 1979, yang menetapkan area itu menjadi demiliterisasi. Pihak Mesir diminta memindahkan dua batalion militer ke kawasan Sharm el-Sheikh di selatan Sinai, mengantisipasi pergolakan bisa lepas kendali di sana.

Situasi memang kian genting. Ikhwanul Muslimin kemarin menyatakan koalisi kelompok-kelompok oposisi hanya akan mulai berbicara transisi menuju demokrasi setelah Mubarak yang tengah terkepung lengser. "Permintaan pertama kami, Mubarak harus pergi. Hanya dengan itu dialog bisa dimulai dengan militer membentuk detail-detail suatu transisi damai kekuasaan," kata Mohammed al-Beltagi, mantan anggota parlemen dari Ikhwanul Muslimin. Pernyataan Beltagi dikuatkan oleh ElBaradei dan pemimpin oposisi lain.

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/timteng/2011/02/02/brk,20110202-310609,id.html

Dipo Alam Sesalkan Pernyataan Sultan Soal Mesir

Antara - Jumat, 4 Februari 2011

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyesalkan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menyebutkan, bukan tidak mungkin kejadian kisruh politik di Mesir akan terjadi di Indonesia.

"Mungkin dia mengharapkan itu terjadi. Tidak selayaknya Sri Sultan, sebagai pemimpin berkata seperti itu, bukannya menenangkan," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut Dipo, kejadian di Mesir jangan disamakan dengan di Indonesia.

Sebagai presiden, katanya, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sesuai undang-undang. "Ini jabatan beliau kedua, tak ada keinginan SBY untuk memperpanjang jabatannya jadi Presiden seumur hidup seperti Presiden Ben Ali di Tunisia atau Hosni Mubarak di Mesir," katanya.

Dipo menilai, ucapan Sri Sultan itu bisa memanaskan kondisi politik di negeri ini. "Saya melihatnya ada orang yang berharap efek domino kasus Mesir terjadi di sini. Mudah-mudahan dia tak berharap begitu," katanya.

Dipo menduga adanya "agenda setting" yang sedang dikendangkan, yang berujung ke "impeachment".

"Dulu Gus Dur diimpeach juga karena kritik-kritik miring yang diabaikannya. Ini saya harapkan yang terakhir dialami oleh Presiden Gus Dur," katanya.

Ketika ditanya apakah Presiden SBY "gerah" dengan pernyataan Sri Sultan, dan mengapa tak menegurnya, Dipo mengatakan, bukan keinginan SBY menanggapi semua kritik. "Sekarang saya yang berbicara," katanya.

"Masa kepresidenan SBY sesuai dengan UU hanya dua kali sampai 2014 secara konstitusional, ini lain dengan Sultan yang mau jadi Gubernur DIY seumur hidup, tanpa dipilih secara demokratis lagi," katanya.


Sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20110203/tpl-dipo-alam-sesalkan-pernyataan-sultan-cc08abe.html

SBY Batal ke Belanda karena Tuntutan RMS di Pengadilan Den Haag

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) batal berkunjung ke Belanda. Batalnya SBY karena tuntutan organisasi yang menamakan dirinya RMS menuntut penangkapan Presiden SBY di Pengadilan di Den Haag, Belanda.

"Tapi saya harus mengatakan pada hari-hari terakhir sebelum rombongan saya bertolak ada perkembangan situasi di Belanda yang mengharuskan saya untuk mengambil sikap dan mengambil keputusan yang tentunya demi kepentingan kita," ujar SBY.

Hal itu disampaikan SBY di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Selasa(5/10/2010). SBY mengenakan setelan jas lengkap warna gelap didampingi para menteri berbaju serupa. Pembatalan ini bersia

"Hari-hari terakhir ada semacam pergerakan di Den Haag yang gejalanya ada yang mengajukan tuntutan ke Pengadilan di Den Haag untuk mempersoalkan masalah HAM di Indonesia dan bahkan minta pengadilan untuk menangkap Presiden Indonesia pada saat berkunjung ke Belanda," imbuh SBY.

Organisasi yang menuntut di Pengadilan Den Haag itu menamakan dirinya Republik Maluku Selatan (RMS).

Pada Sabtu 2 Oktober, detikcom memberitakan bahwa Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS) dalam pengasingan meminta agar presiden RI Yudhoyono ditangkap saat kunjungan kenegaraan ke Negeri Belanda pekan depan.

Tuntutan penangkapan itu disampaikan melalui kort geding (prosedur dipercepat) ke pengadilan, demikian Presiden RMS John Wattilete yang juga seorang advokat dalam pernyataan di Teletext televisi publik NOS, Sabtu.

Lebih lanjut, Wattilete meminta Perdana Menteri (demisioner) JP Balkenende agar menghimbau Presiden RI supaya mengakhiri apa yang disebutnya sebagai pemenjaraan dan penyiksaan para pengikut RMS. Disebutkan bahwa saat ini di Maluku terdapat 90 pengikut RMS dipenjarakan.

Wattilete juga menginginkan agar Presiden RI menjelaskan di mana mantan presiden RMS Soumokil dimakamkan.

Berdasarkan catatan, gerakan separatis RMS ditumpas oleh TNI pada 1952, dua tahun setelah RMS diproklamirkan oleh Dr. Christiaan Robert Steven Soumokil pada 25/4/1950. Soumokil meloloskan diri dan meneruskan gerilya sampai akhirnya ditangkap pada 1962 dan empat tahun kemudian dia dieksekusi mati.

Manuver pemerintah RMS dalam pengasingan ini merupakan sinyal bagi Jakarta dan Den Haag, agar peristiwa yang menodai kunjungan presiden Soeharto di 1970 tidak terulang. Saat itu RMS beraksi, menduduki Wisma Duta RI dan menyandera seluruh penghuninya. Satu orang dilaporkan tewas.


Sumber : http://www.detiknews.com/read/2010/10/05/144351/1456060/10/sby-batal-ke-belanda-karena-tuntutan-rms-di-pengadilan-den-haag